WahanaNews.co I Pekerjaan Hotmix (Rekonstruksi/Peningkatan
Jalan Pancurbatu-Lobuhaminjon) panjang 1.700 m dengan lebar 3 m, sudah mulai
dikerjakan.
Baca Juga:
Usai Tahanan Kabur, Rutan Salemba Tingkatkan Pengawasan Pengunjung
Proyek dengan nilai kontrak Rp2.275.200.000 (Dua miliar dua
ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu) tersebut bersumber dari dana
alokasi khusus (DAK) Tahun Anggaran 2021. Pemenang tender atau pelaksana CV. Karya
Baru.
Jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 30 Maret 2021 s/d 26
Agustus 2021. Kuasa pengguna anggaran Dinas PUPR Kabupaten Tapanuli Utara.
Baca Juga:
KPK Ungkap Kabupaten Karawang Masuk Zona Waspada Tindak Pidana Korupsi
Dilihat dari proses tender, paket tersebut tayang di LPSE
Kab. Tapanuli Utara pada tanggal 27 Januari 2021 lalu dengan Harga Perkiraan
Seendiri (HPS) Rp2.400.000.000.
Ada dua perusahaan yang memasukkan Surat Penawaran Harga. CV.
Karya Baru dengan penawaran Rp2.275.200.000 (95% dari HPS) dan CV. Juanda Karya
menawar Rp2.378.400.000 (99,1%) dari HPS.
Alasan CV. Juanda Karya digugurkan, karena tidak hadir pada saat pembuktian
kualifikasi.
Pemerhati pembangunan Taput, Sahala Arfan Saragi, SH, yang
mengikuti proses pelaksanaan proyek mengatakan, selama proses pekerjaan
berlangsung mulai pembersihan lahan, pematangan BS dan penghamparan Hotmix,
pihak pengawas dari PUPR jarang terlihat dilapangan.
Pada hal, itu sangat penting guna menghindari kurangnya
kualitas pekerjaan nantinya.
"Seharusnya selama proses pekerjaan berlangsung pihak PUPR
harut tetap berada dilapangan," kata Arfan.
Pantauan WahanaNews.co dari pengalaman tahun-tahun
sebelumnya, hasil pekerjaan Hotmix dari Dinas PUPR Kab. Taput banyak tidak
berkualitas.
Pekerjaan Hotmix yang dikerjakan tahun anggaran 2020 lalu, kini
sudah banyak tambal sulam dan terdapat jalan masih dibiarkan rusak.
Pada hal masih tergolong seumur bayam. Hal ini terjadi,
dimungkinkan karena kurangnya pengawasan saat proses pekerjaan berlangsung.
Sangat diperlukan ketegasan Pemerintah Taput agar lebih
ketat melakukan pengawasan. Dikhawatirkan bila proses pekerjaan berlangsung, tanpa pengawas
dari Dinas PUPR maka besar kemungkinan hasil pekerjaan akan berkualitas rendah.
(tum)
