WAHANANEWS.CO, Jakarta - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Toba menertibkan keramba di kawasan Danau Toba dengan tetap menyediakan jalan bagi masyarakat untuk mempertahankan sumber penghasilannya.
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran KRT Tohom Purba mengatakan, “Menjaga Danau Toba tidak boleh berakhir dengan hilangnya mata pencaharian masyarakat, sehingga pemulihan lingkungan dan keberlanjutan ekonomi warga harus dirancang sebagai satu kebijakan yang berjalan bersama”.
Baca Juga:
Di Balik Indahnya Air Terjun Sitapigagan, Ada Mitos yang Bikin Wisatawan Penasaran
Menurut Tohom, pendekatan Pemkab Toba yang mengarahkan pemilik keramba menuju budidaya perikanan darat merupakan pilihan konstruktif karena masyarakat tidak hanya diminta menghentikan aktivitas lama, tetapi juga diperkenalkan dengan alternatif usaha.
Berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toba, terdapat 585 keramba milik masyarakat di wilayah tersebut dan sekitar 63 persen di antaranya telah ditertibkan hingga 10 Agustus 2026.
Pemerintah daerah masih memproses penertiban terhadap 37 persen keramba yang tersisa dengan target kawasan Danau Toba di wilayah Kabupaten Toba nantinya terbebas dari keramba.
Baca Juga:
Opera Batak Perlu Diselamatkan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Layak Punya Pusat Seni Dunia
“Angka 63 persen menunjukkan proses sudah berjalan cukup jauh, tetapi pekerjaan terpenting berikutnya adalah memastikan masyarakat yang terdampak memiliki pilihan ekonomi yang realistis dan berkelanjutan,” ujar Tohom.
Ia menilai sosialisasi kepada pemilik keramba perlu dibarengi pendampingan sehingga perubahan pola budidaya tidak menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi keluarga yang selama ini bergantung pada Danau Toba.
Pemkab Toba sendiri mendorong masyarakat mengembangkan budidaya ikan di area persawahan maupun menggunakan sistem perikanan yang lebih modern sebagai alternatif dari keramba di perairan danau.
Pada 2025, Dinas Ketahanan Pangan Toba telah menyalurkan bantuan sebanyak 70 ribu benih ikan nila dan lele kepada 15 kelompok tani untuk mendukung pengembangan perikanan darat.
Tohom menilai keberhasilan kelompok penerima bantuan tersebut dapat dikembangkan menjadi model transisi ekonomi bagi masyarakat lain yang secara bertahap meninggalkan budidaya ikan menggunakan keramba.
“Bantuan benih jangan berhenti sebagai program distribusi, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan produksi, akses pakan, penguatan kelompok usaha, pengolahan hasil, sampai membuka pasar bagi ikan yang dihasilkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, rantai ekonomi perikanan darat yang dibangun secara utuh akan membuat masyarakat memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk mendukung kebijakan pemulihan lingkungan Danau Toba.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penataan Danau Toba perlu dilihat dalam perspektif kawasan karena kualitas lingkungan danau akan berpengaruh langsung terhadap pariwisata, investasi, UMKM, lapangan kerja, dan perkembangan daerah di sekitarnya.
“Danau Toba adalah satu ekosistem besar sehingga kebijakan lingkungan idealnya dibangun dengan koordinasi antardaerah agar standar pengelolaan perairan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tohom.
Ia berpandangan kualitas air yang semakin baik akan memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi pariwisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan eksploitasi perairan secara berlebihan.
Karena itu, menurut Tohom, keberhasilan penertiban keramba sebaiknya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah keramba yang berhasil dibongkar, tetapi juga berdasarkan peningkatan kualitas air serta keberhasilan perpindahan mata pencaharian masyarakat.
“Kalau kerambanya berkurang tetapi masyarakat kehilangan pendapatan, kebijakannya belum selesai, sedangkan kalau danau semakin bersih dan masyarakat mendapatkan sumber ekonomi baru yang produktif, barulah transformasinya memberikan manfaat ganda,” katanya.
MARTABAT Prabowo-Gibran memandang pola kebijakan tersebut sejalan dengan pembangunan yang menempatkan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagai dua kepentingan yang perlu dipertemukan.
Tohom berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperluas dukungan bagi masyarakat melalui bantuan sarana budidaya, teknologi perikanan, pembiayaan usaha, pelatihan, serta akses pemasaran.
Menurutnya, Danau Toba mempunyai nilai strategis bukan hanya bagi Sumatera Utara, tetapi juga bagi citra Indonesia sebagai negara yang memiliki destinasi wisata alam kelas dunia.
“Target akhirnya bukan hanya Danau Toba tanpa keramba, melainkan Danau Toba yang semakin bersih, pariwisatanya semakin kuat, dan masyarakat di sekitarnya semakin sejahtera,” pungkas Tohom.
[Redaktur: Sandy]
