SUMUT.WAHANANEWS.CO - PANDAN
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) memastikan seluruh proses pelelangan 129 unit Barang Milik Daerah (BMD) telah dan akan terus dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur.
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapteng, Dr. Erwin Hotmansah Harahap, menegaskan hal ini dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Kamis (12/6/2025).
Baca Juga:
Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati Tapteng: Mari Kerja, Bangun Desa Tanpa Korupsi
Konferensi pers ini digelar sebagai tanggapan atas pertanyaan publik terkait proses penjualan aset daerah yang sempat menimbulkan spekulasi.
Awalnya, Pemkab Tapteng mengajukan 133 unit BMD untuk dilelang (Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.2.1/3674/2024, 30 September 2024).
Proses selanjutnya meliputi penilaian aset oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padangsidimpuan (Surat Sekretaris Daerah Nomor 000.2.1/6027/2024, 23 Oktober 2024), yang dilakukan pada 9-13 Desember 2024 (Surat Tugas Nomor ST-733/KNL.0204/2024).
Baca Juga:
Anggota DPRD Tapteng Monitoring Beasiswa Mahasiswa Angkatan 2021
Namun, terdapat penyesuaian jumlah aset yang dilelang.
Satu unit BMD ditarik kembali atas perintah Penjabat (Pj.) Bupati Tapanuli Tengah, sementara dua unit kendaraan dinas (BB 309 M dan BB 319 M) dibatalkan lelangnya berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Sibolga (Surat Nomor: R-61/L.2.13.4/Fd.1/03/2025).
Setelah verifikasi, KPKNL Padangsidimpuan menyetujui lelang sebanyak 129 unit BMD.
Sekdakab menekankan bahwa proses lelang sepenuhnya dilakukan oleh KPKNL Padangsidimpuan sesuai kewenangannya, bukan oleh Pemkab Tapteng.
Ia membantah isu di media sosial mengenai lambatnya proses lelang yang menyebabkan penurunan nilai aset, menyatakan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan.
Saat ini, Pemkab Tapteng menunggu jadwal lelang resmi dari KPKNL Padangsidimpuan.
Terkait penjualan kendaraan dinas perorangan, Sekdakab menjelaskan bahwa hal tersebut hanya dapat dilakukan kepada pejabat negara tertentu dan memerlukan penilaian nilai wajar terlebih dahulu oleh KPKNL Padangsidimpuan.
Konferensi pers ini dihadiri oleh Kepala BPKAD Kabupaten Tapanuli Tengah, Plt. Kadis Kominfo Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabid Aset Kabupaten Tapanuli Tengah.
[REDAKTUR: JOBBINSON PURBA]
