WahanaNews.co I Perwakilan Masyarakat Adat Desa Sigapiton
Kec. Ajibata, Kab. Toba yang wilayah adatnya diklaim kawasan hutan negara dan
akan dijadikan daerah tujuan wisata internasional yang dikelola oleh Badan
Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BPODT) disebut telah menciptakan
konflik horizontal antar sesama warga.
Baca Juga:
KLH Hentikan Operasional PT Genesis Regeneration Smelting Terkait Dugaan Pelanggaran Serius
Hal itu disampaikan Rasmi Sinaga, kepada Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (LHK) pada
pertemuan komunitas masyarakat adat di Tano Batak, di Hotel KHAS Parapat, Minggu
(13/06/2021).
Rasmi Sinaga menyebutkan, kehadiran BPODT juga telah
menimbukan konflik horizontal di tengah masyarakat.
Baca Juga:
Kampung Edukasi Sampah Sidoarjo Jadi Sorotan Tim Penilai Adipura KLHK 2025
Sebagian besar wilayah adat mereka diklaim masuk dalam
kawasan hutan negara, sehingga pemerintah dalam hal ini BODT dengan sesuaka
hatinya mendirikan bangunan di desa mereka tanpa pernah melibatkan masyarakat
adat.
