"Akan tetapi sesuai bukti yang telah dikumpulkan melalui permintaan keterangan, 'invoice' dan dokumen lainnya, menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan ISP telah dilaksanakan sejak 2018, dan dibuat seolah dilaksanakan pada 2019 sehingga bertentangan dengan pasal 25 Perpres nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan Kepala LKPP nomor 9/2018 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia," jelasnya.
Berita acara aktivasi yang dibuat serta berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan yang ditanda tangani penyedia dari PT Icon dan panitia penerima hasil pekerjaan, semuanya dilaksanakan dalam satu hari, yakni pada 15 April 2019, sedangkan lokasi pemasangannya berbeda-beda dengan jarak yang jauh.
Baca Juga:
Polres Simalungun Berhasil Meringkus Pelaku Judi Online di Raya Kahean, Simalungun, Berkat Informasi Masyarakat
"Dokumen SPK dan kontrak yang dipegang oleh PT Icon dengan Dinas Kominfo berbeda-beda, sehingga diperkirakan , dokumen dan kontrak hanya formalitas semata," ujar Juleser.
Bahkan, menurut jaksa, PT TNC belum menyajikan laporan perubahan pengembangan wilayah layanan dan persetujuan dari Dirjen penyelenggaraan pos dan informatika Kemenkominfo nomor 368 tahun 2013, dan tidak menyebutkan bahwa Kabupaten Taput menjadi salah satu wilayah pengembangan.
"Sejauh ini sudah lebih dari 5 orang saksi yang telah dimintai keterangan. Dan ternyata perbuatan ini sudah terjadi sejak 2018 sampai 2021. Makanya kita kembangkan ke penyidikan umum," tukas Juleser' sambil menutup pembicaraanya. Ps. [rum]
