“Biodiesel adalah jembatan penting menuju kemandirian energi. Jika sawit dikelola dengan tata kelola yang baik, berkelanjutan, dan berpihak kepada kepentingan nasional, maka Indonesia punya modal besar untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus memperluas basis industri hijau,” ujar Tohom.
Ia mengatakan arah kebijakan hilirisasi yang didorong pemerintahan Prabowo-Gibran harus dipahami sebagai strategi besar pembangunan nasional, bukan hanya proyek sektoral.
Baca Juga:
Korban Gempa Venezuela Tembus 4.118 Jiwa, Kerugian Capai Rp668 Triliun
Melalui hilirisasi, kata dia, pemerintah dapat memperkuat industri, memperluas penerimaan negara, membuka lapangan kerja berkualitas, serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Program hilirisasi ini sejalan dengan semangat besar Prabowo-Gibran untuk membangun ekonomi yang lebih mandiri, produktif, dan berdaulat. MARTABAT Prabowo-Gibran melihat KEK Sei Mangkei sebagai salah satu simpul penting untuk membuktikan bahwa industrialisasi Indonesia bisa tumbuh dari kekuatan daerah,” tuturnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pengembangan KEK Sei Mangkei perlu ditempatkan dalam desain konektivitas kawasan yang lebih luas.
Baca Juga:
KPK Sebut SK Bupati Sukoharjo Jadi Alat Pemerasan, Setoran Capai Rp2,93 Miliar
Menurutnya, kawasan industri tidak akan tumbuh optimal tanpa dukungan infrastruktur logistik, pelabuhan, transportasi, energi, air, permukiman pekerja, dan integrasi dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya.
“KEK Sei Mangkei harus dilihat sebagai mesin aglomerasi ekonomi di Sumatera Utara. Jika kawasan ini terkoneksi kuat dengan pelabuhan, jaringan jalan, pusat produksi sawit, kawasan permukiman, dan rantai logistik nasional, maka dampaknya akan jauh lebih besar bagi pertumbuhan wilayah,” kata Tohom.
Ia menilai industrialisasi berbasis kawasan seperti KEK Sei Mangkei dapat menjadi model pembangunan baru yang tidak lagi terlalu terpusat di Jawa.
