Menyinggung masalah berkurangnya mata pencarian warga
kelompok nelayan, akibat penertiban KJA tersebut, menurut Mitsu Gultom, pemerintah
tetap mengutamakan kedepan, lewat mewujudkan program pembangunan destinasi
pariwisata danau toba.
Baca Juga:
Belasan Nakes Pilih Tetap Bekerja Meski Tanpa Digaji Usai Dipecat Bupati Taput, Ini Alasannya
Kepala Desa Huta Lontung, Rommel Rajagukguk mengatakan masyarakat
mendukung program penertiban KJA tersebut, walaupun sementara ini mata
pencaharian nelayan harus hilang.
"Nelayan meras pahit, apa lagi saat ini pandemi Covid 19, mereka
meminta pemerintah dapat memberi konpensasi pengganti mata pencaharian nelayan
KJA, khususnya dilingkungan danau toba," kata Rommel, mewakili keluhan warganya.
Baca Juga:
Lagi Asyik Isap Ganja, 5 Mahasiswa Akper Pemkab Taput Diciduk Polisi
Jumlah anggota kelompok nelayan KJA di Desa Hutalontung ada
40 kepala rumah tangga. Selama puluhan tahun mereka menggantungkan kehidupannya
menjadi nelayan KJA, untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya menyekolahkan
anak.
