Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran merespons positif pelaksanaan Kampanye Keselamatan Pelayaran yang digelar Kantor KSOP Utama Belawan di Parapat, Selasa (11/2/2026).
Kegiatan ini dinilai sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran dalam membangun kawasan strategis nasional, khususnya Danau Toba, sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang aman, tertib, dan berkelanjutan di bawah pengelolaan kawasan otorita.
Baca Juga:
PLN UP3 Cikarang Ajak Masyarakat Aktif Laporkan Potensi Bahaya Jaringan Listrik
Ketua Umum MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa keselamatan pelayaran bukan aspek teknis semata, melainkan bagian dari martabat bangsa dalam mengelola ruang publik dan kawasan wisata strategis.
“Keselamatan adalah wajah pertama dari negara yang hadir. Danau Toba tidak hanya dijual karena keindahannya, tetapi juga karena rasa aman yang dirasakan wisatawan dan masyarakat lokal,” ujar Tohom, Minggu (15/2/2026).
Menurutnya, langkah KSOP Utama Belawan yang melibatkan pemilik kapal tradisional, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan internasional seperti Australian Maritime Safety Authority menunjukkan pendekatan kolaboratif yang patut diperluas.
Baca Juga:
Cuaca Buruk Disertai Angin Kencang, Nelayan Diimbau Waspada Saat Melaut
Ia menilai, integrasi standar keselamatan global dengan kearifan lokal menjadi kunci agar transportasi perairan di Danau Toba naik kelas tanpa meminggirkan pelaku usaha rakyat.
Tohom juga menyoroti penyerahan sertifikat Pas Sungai dan Danau, Gross Akta, serta bantuan 650 life jacket sebagai bentuk konkret kehadiran negara dalam memperkuat aspek kelaiklautan kapal.
“Legalitas dan alat keselamatan adalah dua pilar penting. Tanpa itu, mustahil kita berbicara tentang pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kawasan yang inklusif,” katanya.
Lebih jauh, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa keselamatan transportasi air harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan aglomerasi Danau Toba.
Menurutnya, konektivitas antarwilayah di sekitar danau hanya akan efektif bila didukung sistem pelayaran yang aman, terstandar, dan diawasi secara konsisten.
“Sebagai kawasan otorita, Danau Toba membutuhkan tata kelola terpadu. Keselamatan pelayaran harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan aglomerasi, bukan sekadar pelengkap,” tegasnya.
Ia berharap kampanye keselamatan seperti ini dilakukan secara berkala dan menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah pusat dan daerah.
Dengan demikian, Danau Toba tidak hanya menjadi ikon pariwisata nasional, tetapi juga contoh praktik terbaik pengelolaan transportasi perairan di Indonesia.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
