Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi atas langkah progresif Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) dalam rencana penyediaan moda transportasi udara seaplane menuju kawasan Danau Toba.
Inisiatif ini dinilai sebagai terobosan penting dalam memperkuat infrastruktur konektivitas di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut.
Baca Juga:
Siapkan 4 Daerah Unggulan, MARTABAT Prabowo Gibran Sebut Cirebon Andalkan Sektor Wisata Dukung Percepatan Realisasi Kawasan Metropolitan Rebana
“Kami memandang bahwa pengembangan aksesibilitas seperti ini merupakan bagian dari strategi besar menuju kebangkitan pariwisata berbasis keunggulan lokal. Konektivitas cepat seperti seaplane akan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan, dan sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di delapan kabupaten sekitar Danau Toba,” ungkap Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Rabu (4/6/2025).
Tohom menyebut langkah tersebut sebagai upaya nyata untuk mengintegrasikan pariwisata dengan mobilitas modern yang ramah lingkungan.
Menurutnya, pengoperasian seaplane bukan hanya sekadar menawarkan kemewahan bagi wisatawan, tetapi juga membuka potensi layanan logistik, pengiriman hasil pertanian lokal, serta akses cepat untuk evakuasi medis darurat.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran: Penggunaan Arsitektur Suku Baduy di Gerbang Tol Serang–Panimbang Sangat Tepat untuk Dukung Budaya dan Wisata KEK Tanjung Lesung
“Pembangunan pariwisata bukan hanya soal hotel mewah dan pemandangan indah, tetapi menyangkut efisiensi akses. Dengan seaplane, kita memangkas waktu tempuh, membuka peluang pasar baru, dan mengangkat nilai ekonomi kawasan,” ujar Tohom.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa konektivitas udara berbasis air ini merupakan simbol dari arsitektur pariwisata masa depan: cepat, terintegrasi, dan menyentuh banyak sektor.
Ia menuturkan bahwa sinergi antara BPODT, Pemprov Sumut, dan Kementerian Perhubungan harus diperkuat dalam bentuk peta jalan lintas sektoral yang berorientasi pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat adat dan UMKM lokal.
