"Efek berganda dari investasi seperti ini sangat besar, karena satu proyek strategis dapat menggerakkan seluruh ekosistem ekonomi masyarakat di sekitarnya," ujarnya.
Ia menilai dukungan masyarakat terhadap PT DPM mencerminkan kedewasaan publik dalam memandang investasi sebagai instrumen pembangunan yang harus dikawal, bukan ditolak tanpa dasar yang komprehensif.
Baca Juga:
Gerindra Murka, DPRD Jember yang Asyik Merokok dan Ngegame Saat Rapat Terancam Dipecat
"Menolak investasi yang telah memenuhi prosedur justru dapat membuat daerah kehilangan momentum untuk tumbuh dan bersaing," kata Tohom.
Menurut dia, yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pengawasan aktif agar seluruh komitmen perusahaan di bidang lingkungan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi benar-benar dilaksanakan.
Tohom meyakini kehadiran PT DPM dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, selama operasional perusahaan tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip pertambangan berkelanjutan.
Baca Juga:
Hina Program MBG dan Flexing, ASN Kementerian PU Dipaksa Pulang dari London
"Visi besar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah menghadirkan pembangunan yang inklusif, produktif, dan berpihak kepada rakyat. Investasi yang bertanggung jawab seperti ini harus menjadi bagian dari agenda besar tersebut," tuturnya.
Ia berharap PT DPM dapat segera merealisasikan investasinya sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dairi meningkat, lapangan kerja terbuka luas, dan kesejahteraan masyarakat semakin kuat.
[Redaktur: Sandy]
