Tidak jarang terjadi antrean panjang, bahkan kecelakaan tunggal akibat sempitnya jalur dan minimnya penerangan serta marka jalan.
“Masyarakat di kawasan Karo, Dairi, dan Pakpak Barat adalah bagian tak terpisahkan dari bangsa ini. Sudah selayaknya mereka mendapatkan akses infrastruktur yang memadai, tanpa harus terus-menerus menjadi bagian yang dipertimbangkan belakangan,” ujarnya.
Baca Juga:
Dorong Percepatan Pembangunan Kawasan Ekonomi Dunia Pelabuhan Kuala Tanjung Terintegrasi, MARTABAT Prabowo-Gibran: Pengerukan Laut Belawan dan Tanjung Balai Harus Disegerakan
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menambahkan bahwa jalan Merek–Sidikalang sebenarnya memiliki potensi sebagai koridor alternatif untuk mempercepat konektivitas lintas kabupaten.
Jika pelebaran dan perbaikan dilakukan, maka bukan hanya pergerakan barang dan orang yang terbantu, tetapi sektor pariwisata dan pertanian lokal pun akan melonjak drastis.
“Kawasan pegunungan seperti Karo–Dairi–Pakpak Barat tidak akan tumbuh jika aksesnya terhambat. Kami meminta komisi infrastruktur di DPR dan DPRD Sumut aktif memanggil Menteri PU dan Balai Jalan untuk membicarakan ini secara serius,” ujar Tohom.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Percepatan Operasional Pelabuhan Patimban untuk Penguatan Kawasan Metropolitan Rebana
Sebelumnya, proyek preservasi Jalan Nasional Medan–Berastagi Sesi I sepanjang 20 kilometer yang dikebut Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut mendapat sorotan tajam karena mutu pengerjaannya dinilai buruk.
Pekerjaan yang diduga dilakukan dengan sistem “kejar tayang” tersebut telah menimbulkan kerusakan dini pada drainase, paching, dan tembok penahan tanah (TPT), bahkan sebelum proyek sepenuhnya rampung.
Ironisnya, proyek bernilai kontrak lebih dari Rp126 miliar itu justru mengesampingkan standar kualitas pembangunan infrastruktur jalan nasional.
