“Kita butuh pendekatan aglomeratif, bukan hanya lihat Dairi sebagai lokasi tunggal tambang. Harus dilihat juga bagaimana multiplier effect-nya bisa merembet ke Karo dan Pakpak Bharat, baik dari sisi konektivitas maupun produktivitas masyarakat,” jelasnya.
Ia menyarankan agar roadmap pembangunan kawasan ini diselaraskan dengan fase produksi DPM dan masuk ke rencana tata ruang daerah.
Baca Juga:
Pemicu Lompatan Pembangunan, MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung KEK Sei Mangkei Sebagai Simbol Ekonomi Mandiri
Lebih jauh, Tohom menilai bahwa pengembangan industri turunan dari hasil tambang juga bisa dikejar dalam jangka menengah, sehingga tidak hanya mengandalkan komoditas mentah.
“Jangan sampai kita ulang kesalahan masa lalu: tambang diambil, daerah tetap miskin. Sekarang harus ada hilirisasi lokal minimal di level regional Sumatera Utara,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov Sumatera Utara melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) menyatakan bahwa keberadaan DPM sangat diharapkan untuk mendongkrak realisasi investasi daerah yang ditargetkan mencapai Rp 53,7 triliun.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Tambang Dairi Prima Mineral Lebih Percepat Pembangunan Jalan Karo–Dairi–Pakpak
Kepala Dinas PMPTSP, Dr. H. Faisal Arif Nasution, mengungkapkan pentingnya konstruksi dan produksi DPM dimulai segera agar bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
