Tohom menambahkan, keberadaan KEK Sei Mangkei harus benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi daerah.
“Jangan sampai kawasan industri hanya menjadi enclave ekonomi. Harus ada efek berganda bagi masyarakat sekitar, terutama dalam bentuk lapangan kerja dan peningkatan pendapatan,” tegasnya.
Baca Juga:
Soal KEK Ganja Medis di RI, Begini Respons Menko Airlangga
Lebih lanjut, Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa pembangunan BLK di kawasan strategis seperti ini sejalan dengan konsep pengembangan wilayah berbasis aglomerasi ekonomi.
“Kawasan industri, pusat pelatihan, dan permukiman harus terintegrasi. Jika ini berjalan baik, maka akan tercipta ekosistem ekonomi yang efisien dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola kawasan, dan pelaku industri agar rencana ini tidak berhenti pada tahap wacana.
Baca Juga:
Waspada ! Link Video Ibu Tiri vs Anak Tiri di Kebun Sawit dan Dapur yang sedang viral Bertebaran : Klik Sekali, Saldo Rekening Bisa Habis!
“Harus ada roadmap yang jelas, kurikulum pelatihan yang berbasis kebutuhan industri, dan komitmen penyerapan tenaga kerja. Ini yang akan menentukan keberhasilan program,” katanya.
Rencana pembangunan BLK ini sebelumnya disampaikan Wakil Bupati Simalungun, Benny Gusman Sinaga dalam pertemuan dengan administrator KEK Sei Mangkei dan PT Kawasan Industri Nusantara (Kinra).
Diharapkan, sinergi tersebut mampu mempercepat pertumbuhan kawasan sekaligus memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan nasional.
