Karena itu, pemerintah dinilai perlu memperkuat koordinasi lintas sektor mulai dari lingkungan hidup, perikanan, BMKG, hingga pengelola kawasan otorita Danau Toba.
“Danau Toba tidak boleh hanya dibangun dari sisi infrastruktur pariwisatanya saja, tetapi juga ketahanan ekologinya. Pembangunan yang kuat adalah pembangunan yang mampu menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal,” katanya.
Baca Juga:
Dukung Sinergi Imigrasi dan Sumut, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Harus Jadi Gerbang Global
Tohom mengatakan penumpukan limbah organik dan rumah tangga di dasar danau juga menjadi persoalan serius yang perlu ditangani melalui pendekatan jangka panjang.
Menurutnya, revitalisasi lingkungan Danau Toba harus menjadi gerakan bersama agar kualitas air tetap terjaga.
“Kalau kualitas air terus menurun, maka ancaman terhadap perikanan, wisata, dan kesehatan lingkungan akan semakin besar. Ini menyangkut masa depan kawasan strategis nasional,” ucapnya.
Baca Juga:
Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Master Plan Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Momentum Transformasi Pariwisata
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan pengembangan kawasan otorita Danau Toba harus diarahkan menjadi model pembangunan berkelanjutan berbasis ekologi dan teknologi modern.
“Danau Toba punya nilai geopolitik, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang sangat besar. Kawasan ini bisa menjadi contoh bagaimana Indonesia membangun kawasan aglomerasi wisata yang tetap menjaga daya dukung alamnya,” katanya.
Ia juga meminta agar pemerintah memperkuat edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha KJA terkait mitigasi cuaca ekstrem dan pola pengelolaan lingkungan perairan yang sehat.
