Setelah menyimak penyampaian dari aliansi, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar memberikan komentar spontan.
“Wahhh saya seperti tidak percaya masih ada yang begini terjadi di negeri ini!” katanya.
Baca Juga:
BULD DPD RI Serap Masukan Perguruan Tinggi dan Pemprov Jambi Terkait Tata Ruang
Mantan Gubernur Bengkulu menegaskan bahwa masalah ini sangat serius dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpinnya.
“Sebagai lembaga politik, DPD akan ikut menyuarakannya sebagai suara politik daerah. Itu sudah tugas kami,” tegasnya.
“Kami akan check and rechek, cross-check semua masalah yang disampaikan, bila perlu dengan kunjungan lapangan. Kami juga punya kewenangan memanggil instansi-instansi yang terkait. Dari proses ini kami akan merumuskan rekomendasi ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan. Tugas ini ada di Komite II DPD yang Wakil Ketua juga hadir, Pak Bustami, dipantau oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD. Ibu Asyera hadir juga disini. Beliau Wakil Ketua. Ibu Badikenita yang dapil Sumut juga ada,” ujarnya.
Baca Juga:
Paul Finsen Mayor Gelar Syukur Pelantikan sebagai Anggota DPD RI dan Kunker Ke Kota Sorong
Bustami dari Komite II juga mendukung agar aspirasi ini ditindaklah lanjuti oleh DPD.
“Sudah cukuplah 38 tahun!,” katanya.
Badikenita Sitepu, satu dari 4 anggota DPD dapil Sumut yang hadir menyatakan bahwa sejak dulu dia sudah meyakini bahwa PT TPL lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya.
