WahanaNews-Sumut I Aliansi Gerak Tutup TPL kembali melakukan upaya untuk menutup PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL).
Delegasi aliansi Gerak TPL Laurensius Manurung (Ketau Umum Yayasan Percepatan Pembangunan Kawasan Danau Toba/YPPKDT), Maruap Siahaan (Ketua Umum Yayasan Pecinta Danau Toba/YPDT), Eliakim Sitorus (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat/KSPPM), Abdon Nababan (Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara/AMAN), Darman Siahaan (Ketua Umum Naposo Batak Jabodetabek/Nabaja), Ronsen Pasaribu (Ketua Umum Forum Bangso Batak Indonesia/FBBI), Pendeta Faber Manurung, Martin Sirait (Ketua Umum Forum Bonapasogit), Tommy Sihombing, dan Domu D. Ambarita (wartawan senior) menemui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di Gedung DPR/MPR Senayan, Rabu, (8/09/2021).
Baca Juga:
ReJO Pro Gibran Ucapkan Selamat atas Terpilihnya Sultan Nadjamuddin jadi Ketua DPD RI
Dalam pertemuan tersebut, tim delegasi disambut Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD), Bustami Zainudin (Wakil Ketua Komite II), Badikenita Sitepu (Anggota, DPD dari Dapil Sumatera Utara) dan Asyera Respati A Wundalero (Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Publik).
Kedatangan delegasi disambut dengan hangat oleh Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, mantan Gubernur Bengkulu, dan mempersilahkan semua anggota delegasi menyampaikan berbagai permasalahan atas beroperasinya PT. Inti Indorayon Utama (IIU) yang kemudian berganti nama menjadi PT. Toba Pulp Lestari (TPL) sejak terbitnya izin dari BKPM di tahun 1993 sampai saat ini.
Dalam pemaparannya, para anggota delegasi menjelaskan dampak buruk kehadiran PT TPL. Antara lain pencemaran, banjir dan longsor, perampasan tanah adat dan pelanggaran HAM yang masif, kerusakan ekologi, disintegrasi dan konflik sosial serta kontribusi yang rendah untuk penerimaan negara.
Baca Juga:
Waketum SAPMA Pemuda Pancasila Terpilih Jadi Pimpinan MPR RI Mewakili DPD, Ini Harapannya
Aliansi juga menekankan bahwa PT TPL sejak awal sudah ditolak kehadirannya lewat banyak aksi massa besar-besaran dan terus berlangsung lebih dari 30 tahun.
Laurensius Manurung meminta agar DPD RI mendukung perjuangan rakyat Sumatera Utara untuk menutup TPL secara permanen.
“Kami berharap pimpinan DPD RI berkomunikasi dengan Presiden Jokowi agar menutup TPL dan mengembalikan tanah konsesi ke pemiliknya, baik yang komunal maupun keluarga/perseorangan,” pintanya.
Setelah menyimak penyampaian dari aliansi, Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar memberikan komentar spontan.
“Wahhh saya seperti tidak percaya masih ada yang begini terjadi di negeri ini!” katanya.
Mantan Gubernur Bengkulu menegaskan bahwa masalah ini sangat serius dan akan ditindaklanjuti oleh lembaga yang dipimpinnya.
“Sebagai lembaga politik, DPD akan ikut menyuarakannya sebagai suara politik daerah. Itu sudah tugas kami,” tegasnya.
“Kami akan check and rechek, cross-check semua masalah yang disampaikan, bila perlu dengan kunjungan lapangan. Kami juga punya kewenangan memanggil instansi-instansi yang terkait. Dari proses ini kami akan merumuskan rekomendasi ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk dilaksanakan. Tugas ini ada di Komite II DPD yang Wakil Ketua juga hadir, Pak Bustami, dipantau oleh Badan Akuntabilitas Publik DPD. Ibu Asyera hadir juga disini. Beliau Wakil Ketua. Ibu Badikenita yang dapil Sumut juga ada,” ujarnya.
Bustami dari Komite II juga mendukung agar aspirasi ini ditindaklah lanjuti oleh DPD.
“Sudah cukuplah 38 tahun!,” katanya.
Badikenita Sitepu, satu dari 4 anggota DPD dapil Sumut yang hadir menyatakan bahwa sejak dulu dia sudah meyakini bahwa PT TPL lebih banyak dampak negatifnya dari positifnya.
Dia juga menegaskan bahwa kunci penutupan TPL ini ada tergantung persatuan di kalangan Orang Batak.
“Batak itu punya banyak sekali organisasi kemasyarakatan, banyak pengambil kebijakan. Kalau bersatu pasti tutup itu perusahaan” katanya.
Dia juga mengajak agar aliansi bertemu dengan DPD dapil Sumut. (tum)
