Tohom menilai percepatan pembangunan fisik yang ditargetkan mulai berkontrak pada Juni 2026 menjadi langkah penting untuk meningkatkan konektivitas kawasan.
Menurutnya, infrastruktur yang baik merupakan syarat utama apabila Dairi ingin menjadi bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan dataran tinggi Sumatera Utara.
Baca Juga:
KEK Sei Mangkei Pacu Industri Oleofood dan Biodiesel, MARTABAT Prabowo-Gibran: Hilirisasi Harus Jadi Mesin Ekonomi Rakyat
"Ke depan, daya saing daerah tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas infrastruktur, konektivitas logistik, kemudahan investasi, dan kesiapan sumber daya manusianya," katanya.
Ia menilai upaya Bupati Dairi melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan aset daerah juga merupakan langkah yang tepat.
Aset pemerintah yang selama ini kurang produktif harus dioptimalkan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Baca Juga:
Ancaman Kematian Massal Ikan di Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran: Butuh Sistem Peringatan Dini Modern
"Daerah yang ingin tumbuh cepat harus mampu mengelola seluruh asetnya secara produktif. Aset yang menganggur harus diubah menjadi aset yang menghasilkan nilai ekonomi, mendukung investasi, dan membuka peluang usaha baru," ujarnya.
Tohom mengatakan Kabupaten Dairi memiliki posisi strategis dalam gagasan pembentukan KEK Kardaiba yang mengintegrasikan potensi pertanian modern, industri pengolahan, pariwisata, serta perdagangan regional di kawasan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat.
"KEK Kardaiba memiliki prospek besar karena kawasan ini memiliki kekuatan pada sektor pertanian, komoditas hortikultura, pariwisata alam, serta kedekatan dengan berbagai pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Karena itu persiapan infrastruktur dan tata kelola daerah harus dimulai sejak sekarang," katanya.
