“Ini adalah kebutuhan akan ruang hidup yang layak dan masa depan yang jelas. Pemerintah harus hadir lebih kuat di titik-titik rawan, terutama di Belawan yang hari ini seperti terlupakan dari agenda prioritas pembangunan manusia,” lanjutnya.
Wajah Mebidang
Baca Juga:
PPATK Beberkan Modus Rumit Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp 204 Miliar
Tohom, yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menyoroti bahwa Mebidang sebagai kawasan aglomerasi ekonomi tidak boleh dibangun di atas ketimpangan sosial dan ketakutan publik.
“Citra Mebidang sebagai kawasan strategis nasional akan runtuh jika kita membiarkan krisis sosial ini terus membusuk. Bagaimana investor mau masuk jika setiap pekan ada laporan begal dan tawuran?” ungkap Tohom.
Ia menambahkan bahwa Pemerintah Pusat harus ikut mendorong reformasi layanan dasar di kawasan tersebut, termasuk memastikan pendidikan menengah tersedia dan terjangkau, khususnya di daerah pinggiran kota seperti Belawan.
Baca Juga:
Sidang Ricuh, Nikita Mirzani Tunjuk Jaksa Sambil Joget di Ruang Pengadilan
“Pembangunan aglomerasi itu bukan hanya urusan jalan tol dan pelabuhan, tapi juga tentang menjamin satu generasi tidak hilang karena negara lalai menyentuh mereka,” tandasnya.
Sebelumnya, aksi tawuran antar remaja di Kecamatan Medan Belawan memang telah menjadi perhatian publik.
Anggota DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, sebelumnya menyatakan keprihatinannya terhadap anak-anak usia 10 hingga 17 tahun yang terlibat dalam aksi brutal tersebut.
