Lebih jauh, Tohom mengungkapkan bahwa peningkatan anggaran bus sekolah dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen kebijakan yang konsisten.
Dalam konteks KEK Kardaiba, konsistensi ini penting agar bonus demografi di wilayah aglomerasi tersebut benar-benar berubah menjadi keunggulan kompetitif.
Baca Juga:
Pemkab Bombana Sediakan Dua Bus Sekolah Gratis Bagi Pelajar Sulawesi Tenggara
“Kalau hari ini kita serius mengurus akses sekolah SD, sepuluh hingga lima belas tahun ke depan kita akan menuai tenaga kerja lokal yang siap bersaing,” tuturnya.
Sebagai Ketua Aglomerasi Watch, Tohom juga menyoroti keterkaitan lintas wilayah dalam pengembangan Kardaiba.
Menurutnya, mobilitas pelajar di daerah penyangga merupakan indikator awal kesiapan kawasan menghadapi pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga:
Dari Sampah Jadi Harapan: SANF dan Karyawan Salurkan Bantuan Pendidikan Inklusif
“Aglomerasi bukan hanya soal konektivitas ekonomi, tapi juga konektivitas sosial. Bus sekolah gratis ini adalah contoh nyata bagaimana kebijakan lokal bisa menopang visi kawasan secara regional,” ujarnya.
Ia menambahkan, model kebijakan Pakpak Bharat ini layak direplikasi di daerah lain yang menjadi bagian dari KEK atau kawasan strategis nasional.
“Prinsipnya sederhana: bangun manusianya dulu. Itu sejalan dengan visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran yang menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan,” pungkas Tohom.
