Masyarakat Minta PT. Dairi Prima Mineral Perbaiki Jalan Huta Rakyat Sampai Huta Ginjang Segera

Redaksi - Utama

Selasa, 08 Desember 2020 - 12:13 WIB

Ikuti Kami di:

PT. Dairi Prima Mineral (PT. DPM), adalah perusahaan modal asing (PMA), perusahaan tambang di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, tepatnya berada di Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-pungga. PT. DPM sudah 20 tahun lebih melakukan eksplorasi, sejak tahun 1998, namun sampai saat ini belum berproduksi. Keberadaan Perusahaan tambang tersebut masih memiliki polemik yang belum tuntas dengan masyarakat setempat lokasi pertambangan.

Baca Juga:

HUT DWP ke-25, Pj Bupati Dairi: Peningkatan Kapasitas Menuju Indonesia Emas 2045

Ungkap Marpaung, salah seorang tokoh masyarakat Dairi kepada WahanaNews.co, Sabtu (5/12) di Hotel Rivoli, Jakarta, menyampaikan beberapa polemik yang saat ini terjadi adalah tidak transparannya PT. DPM kepada masyarakat sekitar.

Baca Juga:

Pemkab Dairi Diminta Tegas Dalam Penertiban Pasar Sumbul

Ungkap menjelaskan, kontrak karya pertambangan PT. DPM tersebut sesuai dengan Kepres 1998, adalah perusahaan PMA dengan sistem membangun terowongan sepanjang 40 Ha, meminjam pakai lahan areal kehutanan milik pemerintah, luas dimana areal lahan yang akan dieksploitasi adalah 27.000 Ha. Hasil tambang yang akan dieksploitasi adalah emas, mineral dan pengikutnya.

Kontrak Karya (KK) adalah suatu perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum.

Sudah 20 tahun PT. DPM hanya melakukan eksplorasi, dalam kurun waktu 20 tahun tersebut sudah beberapa kali juga terjadi penjualan saham kepada berbagai pihak, tapi belum juga dilakukan eksploitasi tambang."Dahulu pemilik sahamnya deral, kemudian deral menjual lagi sahamnya kepada group bakri, kemudian group bakri katanya telah menjual lagi sahamnya kepihak lain. Kami bingung, masih eksplorasi saja pemilik sahamnya sudah berganti-ganti diperjual belikan, apa cukup hanya eksplorasi saja lahan ini, kapan eksploitasinya?" tanya Ungkap.

Saat ini pembangunan sarana prasarana, seperti akses jalan sudah dibangun. Namun sebagian akses jalan sudah rusak dan berlobang lobang, jalan tersebut antara huta rakyat sampai huta ginjang sepanjang 22 Km. Sedangkan jalan itu merupakan akses jalan utama PT. DPM mengangkut bahan material untuk kebutuhan pembangunan eksplorasi. Rusaknya jalan tersebut sangat mengganggu aktiviitas penduduk yang memanfaatkan jalan.

"Mereka mengatakan kepada masyarakat sekitar bahwa jalan tersebut akan diperbaiki. Dan yang melakukan perbaikan adalah perusahaan pertambangan (Deral), tetapi sampai sekarang jalan tidak kunjung diperbaiki," kata Ungkap.

Masyarakat sekitar sudah berkirim surat kepada PT. DPM di Jakarta, kepada Bupati dan Instansi terkait, meminta supaya jalan antara huta rakyat sampai huta ginjang sepanjang 22 Km segera diperbaiki.

"Saya sebagai masyarakat Dairi, meminta agar jalan tersebut segera diperbaiki sampai. Apabila sampai tanggal 28 bulan ini jalan itu tidak diperbaiki, saya akan perbaiki jalan itu dengan anggaran saya pribadi dan swakelola dari masyarakat sekitar. Itu akan kita aspal sendiri, tetapi pihak PT. DPM tidak boleh lewat, kita akan kordinasi dengan pihak terkait supaya menutup akses jalan itu," tegas Ungkap.

Rusaknya jalan tersebut, diakibatkan mobil-mobil besar dan panjang yang mengangkut dan mengantarkan bahan-bahan material untuk pekerjaan proyek PT. DPM dilokasi pertambangan Sopokomil.

Selain persoalan-persoalan rusaknya utilitas utilitas jalan, juga terdapat permasalahan dalam proses pembebasan lahan masyarakat yang akan di eksploitasi.

Dijelaskan Ungkap, pembebasan dilakukan langsung oleh pihak PT. DPM dengan masyarakat pemilik lahan. "Yang kami ketahui PT. DPM adalah perusahaan PMA. Setahu saya PMA tidak boleh langsung membeli lahan warga, harus dipihak ketigakan. Membeli mobil kendaraan operasionalnya saja mereka tidak boleh, harus melalui pihak ketiga, apalagi membeli lahan," tegas Ungkap.

Dia menilai PT. DPM tidak transparan kepada masyarakat dan selalu menjanji-janjikan kegiatan proyek untuk Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tapi realisasinya tidak ada. Tujuannya adalah untuk meredam keberatan masyarakat sekitar.

"Fakta-fakta dilapangan mobil-mobil perusahaan besar sudah turun. Beberapa kendaraan sudah di stop seperti di semplong, karena membawa barang yang panjangnya bukan main," katanya.

Ungkap setuju PT. DPM untuk beroperasi disana, sebagai perusahaan pertambangan, sesuai dengan ijin yang diperoleh dari pemerintah. Agar pendapatan asli daerah bertambah (PAD) dapat bertambah, demikian pula pendapatan masyarakat sekitar tambang bisa mendapatkan hasil yang baik.

"Menjadi pertanyaaan, seandainya perusahaan pertambangan (PMA) yang membeli dan memiliki tanah yang akan di eksploitasi tersebut, apabila kontraknya sudah selesai, lahan itu akan diserahkan kepada siapa? kembali ke pemda atau kepada pemiliknya kembali," tanya Ungkap.

Menurutnya, karena banyak informasi miring, penetapan harga-harga tanah masyarakat yang akan dijadikan lahan pertambanganpun dipertanyakan. "Apa yang menjadi tolak ukur pihak PT. DPM menentukan nilai harga tanah milik masayarakat," tambahnya.

Hal tersebut diutarakan Ungkap, untuk dapat menjadi masukan kepada seluruh masyarakat Dairi agar kirannya hak-hak masyarakat, hak-hak tanah ulayat itu jelas. Dia mencontohkan seperti Ibu Kota Jakarta sebagai pembanding. Di Jakarta pemilik tanah terdiri dari berbagai suku, hak ulayat itu tidak ada, tetapi penghargaan hak terhadap orang Betawi itu nyata. Ada yang namanya wilayah perkampungan Betawi.

Saaat ini disekitar pertambangan PT. DPM sudah terjadi pro kontra. "Ada Pemegang Hak Ulayat (PHU), sementara PHU itukan sudah berdiri-sendiri dalam hal ini birokrasi yang namanya pemerintahan ada kepala desa ada camat dan lain lain. Ini perlu disosialisasaikan agar nanti kedepan tidak ada peraturan diatas peraturan," terang Ungkap.

Tidak memiliki IMB Pembangunan Mess PT. DPM senilai Rp. 148 M Dihentikan Pemkab Dairi

Ungkap juga mempertanyakan, kepatuhan PT. DPM terhadap peraturan pemerintah Kab. Dairi. "Saat ini Mess PT. DPM yang dibangun di Dusun Huta Ginjang Desa Polling Anak Anak Kec. Silimapungga-pungga senilai Rp. 148 Miliar dihentikan oleh pihak Pemerintah Kab. Dairi, karena tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan pembangunan tersebut berdampak tidak baik kepada warga sekitar, karena mengakibatkan banjir. Ini bagaimana? seharusnya PT. DPM harus patuh dan tunduk kepada aturan, " tambah Ungkap.

Sebagaimana hal itu diakui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kab. Dairi, Marisi Siantur kepada Mistar.ID.

PT. DPM belum mengantongi IMB pembangunan mess di Parongil. DPMPPTSP belum bisa menerbitkan IMB atas bangunan dimaksud, karena berkas yang dimohonkan oleh pihak PT. DPM belum lengkap.

"Diantaranya rekomendasi ijin lokasi dari Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan berkas pengalihan lahan pertanian menjadi lahan permukiman," kata Marisi (1/12). (tum)