Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran menyampaikan peringatan terkait wacana pembentukan Provinsi Tapanuli yang kembali mencuat di tengah masyarakat kawasan Otorita Danau Toba.
Pasalnya, wacana ini dinilai berisiko tinggi menimbulkan konflik horizontal dan memperuncing perbedaan identitas kultural serta kepentingan politik lokal.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Sosialisasi Masif Pemberdayaan Bank Sampah di Indonesia Perlu Digalakkan
"Lebih baik masyarakat mendorong pembentukan tujuh kabupaten/kota baru dan 300 desa baru sebagai bagian dari strategi pembangunan akar rumput daripada terjebak dalam euforia pemekaran provinsi," kata Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, Rabu (28/5/2025).
Ketujuh kabupaten/kota yang diusulkan meliputi: Kabupaten Toba Utara, Kota Madya Balige, Kota Madya Siborong-Borong, Kabupaten Humbang Habinsaran (meliputi Kecamatan Garoga, Kecamatan Sipahutar, dan sekitarnya), Kota Madya Tarutung, Kabupaten Papatar (mencakup Kecamatan Pakkat, Parlilitan, dan Tara Bintang), serta Kota Madya Sidikalang.
Tohom menegaskan bahwa semangat otonomi daerah semestinya berfokus pada perbaikan tata kelola di tingkat lokal, bukan menambah beban administratif dan konflik elit melalui pembentukan provinsi baru.
Baca Juga:
ALPERKLINAS Apresiasi Kerja Sama Indonesia–Swiss Bangun PLTS di Atas Rel Kereta Api
Ia menilai, secara historis dan sosiopolitik, kawasan Danau Toba menyimpan kompleksitas yang harus dikelola secara hati-hati.
"Kita sedang berada di ambang perpecahan sosial jika narasi pemekaran provinsi dipaksakan. Solusi terbaik bukan membelah provinsi, tapi memperkuat struktur lokal agar lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat," ujarnya.
Tohom menyebut, pendekatan pembangunan melalui pemekaran kabupaten/kota dan desa-desa baru justru akan lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur dan mempercepat pelayanan publik.
