Baca Juga:
PLN Suskes Perkuat Infrastruktur Listrik dan Berkontribusi pada Keberlanjutan
Mungkin, andaikan ketua Tim Transisi bukan Mangindar
Simbolon, respon masyarakat barangkali tidak sebanyak yang sekarang. Lalu
pertanyaannya, apakah pembentukan tim transisi dan respon terhadapnya
berdasarkan preferensi politik? kelihatannya sulit mengatakan tidak.
Mengapa Pokja Transisi Menjadi Prokontra ?
Baca Juga:
PLN Semakin Memperkuat Tata Kelola Risiko ESG
Setidaknya ada 2 alasan mengapa menjadi prokontra.
1. Pokja Transisi mengundang para Kepala Organisai Perangkat
Daerah (OPD) dan Camat pada pertemuan tersebut, Sedangkan Pj. Bupatinya tidak
diundang. Disilah letak persoalannya;