“Event internasional itu bukan sekadar tontonan. Ia adalah pintu masuk investasi, promosi budaya, dan penciptaan lapangan kerja. Tantangannya sekarang adalah konsistensi dan keberanian untuk membuat agenda besar yang berkelanjutan,” kata Tohom.
Ia menambahkan bahwa persoalan lingkungan, termasuk peringatan kartu kuning UNESCO terhadap Geopark Kaldera Toba, harus dijadikan momentum evaluasi, bukan hambatan.
Baca Juga:
Tinjau Lapangan, Wabup Toba Temukan Penyebab Banjir Kota Balige
Menurutnya, pariwisata masa depan adalah pariwisata yang berakar pada konservasi dan tata kelola yang disiplin.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini mengungkapkan bahwa Danau Toba harus dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem kawasan, bukan terfragmentasi oleh batas administrasi.
“Aglomerasi Danau Toba membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas daerah. Transportasi, tata ruang, lingkungan, hingga promosi harus berjalan serempak. Tanpa itu, kita hanya akan berjalan cepat, tapi tidak jauh,” ujarnya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Ramainya Transportasi Air Danau Toba sebagai Sinyal Kuat Pariwisata Berbasis Konektivitas
Ia juga memandang penandatanganan nota kesepahaman antara UKI, BPODT, dan IMAIBANA sebagai langkah konkret dalam menyiapkan SDM pariwisata yang adaptif dan berdaya saing global.
Peran kampus, menurut Tohom, sangat vital dalam menjembatani teori, riset, dan praktik pembangunan di lapangan.
“Kalau Danau Toba ingin naik kelas, maka manusianya juga harus naik kelas. Pendidikan, riset terapan, dan keberpihakan pada masyarakat lokal adalah kunci agar pariwisata memberi dampak nyata,” katanya.
