"Proses penyelesaian konflik yang dialami masyarakat adat
ini memang tidak mudah karena harus melibatkan banyak pihak, sehingga harus
benar-benar dipelajari, dan dalam pertemuan ini kami semua yang ada di sini
hanya akan mendengarkan apa yang dialami dan diharapkan oleh masyarakat adat,
sehingga segera bisa dilakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang
terjadi," jelas Siti Nurbaya.
Baca Juga:
Kasus Dugaan Korupsi, Kejagung Benarkan Geledah KLHK
Direktur KSPPM, menyampaikan terimakasih kepada Menteri KLH beserta
seluruh jajarannya yang memberikan ruang
bagi masyarakat adat dan masyarakat sipil menyampaikan secara langsung
persoalan yang dihadapi dalam 30 tahun terakhir di Tano Batak terkait dengan
konflik agraria, dampaknya terhadap masyarakat adat dan kerusakan
lingkungan.
"Hadir dalam pertemuan ini, perwakilan 23 komunitas
masyarakat adat yang sedang menghadapi konflik agraria, yang disebabkan oleh
adanya klaim Kawasan Hutan Negara di wilayah adat mereka. Ada yang berkonflik
dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), ada yang bersinggungan dengan Proyek
strategis Nasional Pariwisata dan juga Program Food Estate," terang Delima
Silalahi.
Baca Juga:
34 Sekolah Binaan DLH Kota Tangerang Raih Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Mandiri
Delima juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2016, beberapa
kali bertemu Siti Nurbaya dan jajarannya di Kementerian LHK, selalu merespon
dengan baik pengaduan masyarakat adat di Toba, dan memberi harapan bagi
masyarakat adat di Toba bahwa wilayah adat mereka akan terbebas dan akan
kembali ke masyarakat adat.
