Sayangnya harapan itu memudar ketika di lapangan, konflik
tak kunjung selesai malah terus bertambah dari waktu ke waktu.
Baca Juga:
Memanas, Sekelompok Orang Mengaku PT RBU Blokade Stockpile Coal Hauling Road MTN-PKP2B BUMD Baramarta Banjar Kalsel
PT Toba Pulp Lestari tiada henti melakukan operasional di
wilayah adat yang menimbulkan banyak konflik di wilayah konsesi, melakukan
intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat.
"Kami sangat berharap ada hasil dari pertemuan ini, ada
upaya serius penyelesaian konflik masyarakat adat dan pengembalian wilayah adat
kepada masyarakat adat," harap Delima.
Baca Juga:
KLH Peringatkan Dampak Negatif Food Waste sebagai Penyumbang Timbulan Sampah Terbesar
"Respon yang baik dari Kementerian LHK juga kami rasakan
dengan telah terbitnya SK Hutan Adat Pandumaan-Sipituhuta pada akhir tahun 2020
lalu. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nurbaya dan
semua tim, walaupun SK tersebut juga sampai saat ini menyisakan berbagai polemik
yang juga pasti bisa diselesaikan dengan baik," tambah Delima. (tum)
