“Yang penting bukan hanya jumlah lowongan, tetapi kesinambungan penempatan dan peningkatan kompetensi. Pemerintah daerah perlu memastikan ada link and match antara balai latihan kerja, dunia pendidikan, dan kebutuhan industri,” tegasnya.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti KEK Sei Mangkei harus diiringi kebijakan penyerapan tenaga kerja lokal.
Baca Juga:
Respons Data Sampah Dunia, MARTABAT Prabowo-Gibran: Saatnya Transformasi Total Pengelolaan Limbah
“Aglomerasi industri akan berhasil jika masyarakat sekitar merasakan manfaat langsung berupa kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Di sinilah peran pemerintah memastikan distribusi manfaat ekonomi berjalan adil,” ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi Disnaker dengan dinas kabupaten/kota, UPTD Balai Latihan Kerja, BBPVP Medan, Kadin Sumut, dan Apindo Sumut mencerminkan pendekatan kolaboratif yang patut diapresiasi.
“Sinergi multipihak ini selaras dengan semangat pembangunan nasional yang inklusif dan produktif,” katanya.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Dukung Transformasi 153 Pasar Jakarta, Dorong Aglomerasi Jabodetabekjur Naik Kelas
Lebih jauh, Tohom berharap Job Fair 2026 mampu menjadi model replikasi di daerah lain.
“Kita ingin Sumatera Utara tidak hanya menjadi pasar tenaga kerja, tetapi juga pusat pertumbuhan industri yang menyerap tenaga kerja berkualitas. Dengan perencanaan matang dan pengawasan berkelanjutan, angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Disnaker Sumut Yuliani Siregar dalam surat tertanggal 23 Februari 2026 menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penempatan Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mengurangi angka pengangguran.
