Sumut.WAHANANEWS.CO - Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran memberikan respons positif terhadap wajah baru Pelabuhan Penyeberangan Ajibata sebagai gerbang utama menuju kawasan Danau Toba.
Revitalisasi pelabuhan yang memadukan fungsi transportasi, estetika modern, dan identitas budaya Batak Toba dinilai sebagai contoh konkret pembangunan infrastruktur yang selaras dengan visi besar pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas.
Baca Juga:
MARTABAT Prabowo-Gibran Nilai Ramainya Transportasi Air Danau Toba sebagai Sinyal Kuat Pariwisata Berbasis Konektivitas
Namun demikian, MARTABAT menegaskan bahwa capaian fisik tersebut harus diiringi tata kelola kawasan Otorita Danau Toba yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat lokal.
Ketua Umum Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo–Gibran, KRT Tohom Purba, menilai Pelabuhan Ajibata bukan hanya fasilitas penyeberangan, melainkan simbol perubahan paradigma pembangunan di kawasan Danau Toba.
“Ajibata hari ini menunjukkan bahwa negara mampu membangun infrastruktur modern tanpa memutus akar budaya. Ini pesan penting bahwa pembangunan tidak harus seragam dan kering identitas,” ujar Tohom, Selasa (27/1/2026).
Baca Juga:
Tarkam Kemenpora 2025 di Toba, Ajang Sportifitas dan Persaudaraan Antar Kampung
Menurut Tohom, pendekatan budaya yang terlihat dari desain bangunan, penggunaan ornamen gorga, hingga penataan ruang publik di Ajibata seharusnya menjadi standar dalam seluruh pengembangan kawasan Danau Toba.
Ia menilai keberhasilan Ajibata harus dibaca sebagai pintu masuk untuk membenahi persoalan yang lebih luas di wilayah otorita.
“Kalau satu titik bisa ditata dengan kesadaran konteks seperti ini, maka kawasan lainnya juga seharusnya bisa. Tinggal kemauan dan konsistensi kebijakan Otorita Danau Toba,” tegasnya.
Tohom menambahkan, tingginya lalu lintas penyeberangan di Ajibata, terutama saat event internasional seperti F1 Powerboat dan Aquabike, memperlihatkan peran strategis pelabuhan tersebut dalam ekosistem pariwisata Danau Toba.
Namun, ia mengingatkan agar pembangunan tidak berhenti pada aspek event oriented semata.
“Kawasan Danau Toba tidak boleh hanya ramai saat ada agenda besar. Yang lebih penting adalah keberlanjutan ekonomi warga, keteraturan sosial, dan kualitas lingkungan dalam jangka panjang,” katanya.
Lebih jauh, Tohom menyoroti dinamika sosial yang tumbuh di sekitar Pelabuhan Ajibata sebagai cermin tantangan nyata kawasan otorita.
Ruang publik yang hidup, bertemunya wisatawan dan warga lokal, hingga fenomena sosial yang muncul, menurutnya harus dibaca sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Ini bukti bahwa pembangunan selalu membawa konsekuensi sosial. Otorita Danau Toba harus hadir bukan hanya sebagai pengelola aset, tetapi sebagai pengatur keseimbangan sosial dan ekonomi,” ucapnya.
Tohom Purba yang juga Ketua Aglomerasi Watch ini menegaskan bahwa pengembangan Danau Toba harus ditempatkan dalam kerangka aglomerasi kawasan yang saling terhubung.
Ia menilai masih ada persoalan koordinasi antarwilayah, tumpang tindih kewenangan, serta ketimpangan manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar danau.
“Otorita Toba perlu memastikan bahwa pembangunan tidak menumpuk di titik-titik tertentu saja. Aglomerasi kawasan harus berjalan adil, terencana, dan transparan,” kata Tohom.
MARTABAT Prabowo–Gibran, lanjut Tohom, mendorong agar ke depan pembangunan Danau Toba selaras dengan visi kepemimpinan nasional yang kuat, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Revitalisasi Ajibata dinilai sebagai langkah awal yang baik, tetapi harus diikuti reformasi tata kelola kawasan otorita secara menyeluruh.
“Ajibata adalah etalase. Tapi substansi sesungguhnya ada pada bagaimana Otorita Danau Toba mengelola ruang hidup, budaya, dan masa depan masyarakatnya,” pungkasnya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
