Sumut.WAHANANEWS.CO - Kenaikan permukaan air Danau Toba hingga hampir dua meter bukan sekadar anomali cuaca, tapi telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi sektor pariwisata dan pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sekitar.
Menyikapi kondisi ini, Dewan Pimpinan Pusat MARTABAT Prabowo-Gibran buka suara dan menyerukan langkah cepat dan terkoordinasi dari pemerintah pusat serta Badan Otorita Danau Toba (BODT).
Baca Juga:
14 Perusahaan Internasional Akan Investasi di KEK Sei Mangkei, MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah Terapkan Regulasi Kemudahan Berusaha dan Jamin Keamanan
Ketua Umum DPP MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa fenomena ini tidak boleh lagi dianggap sebagai kejadian musiman semata.
“Kami menyarankan adanya audit lingkungan menyeluruh dan percepatan langkah antisipatif dari BODT, BBWS, dan instansi teknis lainnya. Jangan sampai keindahan Danau Toba yang selama ini menjadi aset nasional justru berubah menjadi sumber petaka karena abai terhadap keseimbangan ekologisnya,” ujar Tohom, Kamis (24/4/2025).
Ia menilai, naiknya permukaan air secara drastis menunjukkan lemahnya sistem mitigasi lingkungan di kawasan otorita dan menandakan perluasan tanggung jawab yang tidak bisa hanya dibebankan pada satu institusi.
Baca Juga:
Status Kaldera Jangan Sampai Dicabut dari Kawasan Otorita Danau Toba, MARTABAT Prabowo-Gibran Desak Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut Segera Penuhi Peringatan Keras UNESCO
Menurutnya, tak ada salahnya BODT merevisi skenario pengelolaan lingkungan berbasis konservasi, bukan hanya promosi pariwisata semata.
“Saya percaya bahwa dengan sinergi yang kuat, kita bisa menjaga Danau Toba tetap menjadi simbol kemegahan alam dan warisan budaya Batak. Tapi, kita butuh kemauan politik, kepekaan ekologis, dan partisipasi aktif masyarakat,” tambahnya.
Tohom juga menyoroti kurang optimalnya komunikasi antara pengelola kawasan dan masyarakat adat, petani, serta pelaku wisata yang selama ini menjadi penjaga kearifan lokal Danau Toba.
