Mantan Direktur Konflik Bandan Pertanahan Nasional (BPN)
yang juga Ketua Forum Bangso Batak Indonesia Ronsen Pasaribu, mengatakan hal
senada.
Baca Juga:
Bobby Nasution Janji Kirim Surat Rekomendasi Tutup TPL ke Pusat
Ketika konflik terjadi, sebidang tanah diakui dua pihak.
Satu sisi, kehutanan mengakui itu wilayahnya, tetapi sebelumnya itu hutan adat
masyarakat.
"Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lahan
dikonsesikan kepada TPL, sementara rakyat untuk kepentingan perut. Bertani
sudah turun-temurun sejak lama," kata Ronsen.
Baca Juga:
Tim Terpadu Pengawasan Perkebunan Kabupaten Paluta Rekomendasikan Penghentian Aktivitas PT Toba Pulp Lestari
Ia menyebut, ada dua dasar hukum sebagai litigasi untuk
tanah masyarakat adat, yakni Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Mahkamah
Konstitusi.
