“Ketika masyarakat tidak percaya lagi bahwa negara bisa melindungi mereka, di situlah premanisme tumbuh subur. Maka langkah Kapolrestabes Medan sangat tepat dan harus konsisten dijaga,” imbuhnya.
Tak hanya memberi apresiasi, Tohom juga menekankan bahwa agenda pembangunan kawasan Mebidang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga:
HUT Ke-499 Jakarta Buka Akses Publik, MARTABAT Prabowo-Gibran: Jabodetabekjur Butuh Konektivitas Berkeadilan
“Ini bukan semata kerja aparat keamanan. Pemerintah daerah, tokoh masyarakat, bahkan relawan harus bergerak bersama untuk menanamkan budaya tertib dan aman,” ujarnya.
Tohom yang juga Ketua Aglomerasi Watch, sebuah forum pemantau dan advokasi kawasan metropolitan, mengingatkan bahwa konsep aglomerasi bukan sekadar pembangunan fisik.
Menurutnya, stabilitas sosial adalah prasyarat utama agar rencana integrasi Mebidang berjalan lancar.
Baca Juga:
Tim Anggar Jambi Raih Empat Medali Perunggu di Kejurnas Piala RDPS Cup 2026 Palembang
“Kita bicara kawasan aglomerasi, artinya keterhubungan antarkota dan antaraktornya harus efisien dan bebas hambatan. Bayangkan jika jalur distribusi tersumbat karena pungli atau intimidasi jalanan. Maka rencana besar pemerintah akan mandek di tengah jalan,” kata Tohom.
Ia pun mengajak seluruh elemen, terutama generasi muda di Medan, untuk berani mengatakan tidak terhadap premanisme.
“Tidak boleh ada kompromi. Premanisme bukan bagian dari budaya lokal yang patut dirawat, tapi patologi sosial yang harus dibersihkan,” tegasnya.
