KPK mencatat keempat kabupaten itu memiliki banyak usaha
pertambangan bahan galian C yang tidak tertib administrasi.
Baca Juga:
KPK Respons Harapan Publik dalam Kasus Korupsi Izin Tambang Konawe Utara
Menurut Afifi, pihak KPK menggugah para kepala daerah serta
pejabat dari keempat kabupaten itu untuk tidak berniat mengambil keuntungan
pribadi dari kondisi tersebut. Apalagi hal itu termasuk dalam satu dari tiga
fokus KPK dalam upaya pencegahan korupsi di keempat kabupaten itu. Tiga fokus
yang dimaksud adalah optimalisasi penerimaan pajak daerah, penertiban aset, dan
pencegahan korupsi pada program vaksinasi.
Baca Juga:
Meski Eddy Sumarman Sudah Dicopot, KPK Terus Koordinasi Dengan Kejagung
KPK melihat usaha pertambangan bukan logam dan batuan (MBLB)
atau yang lebih dikenal galian C di keempat kabupaten itu belum optimal
mendatangkan pajak.
Usaha pertambangan galian C di keempat daerah tersebut masih
banyak yang belum berizin sehingga ketika dipungut pajak daerah, timbul masalah
hukum.
