WahanaNews-Sumut | Gubernur Provinsi Riau buka Sawit Indonesia Expo dan Promosi Sawit Baik Riau (Siexpo) 2023, yang dilaksanakan mulai Selasa, 08 Agustu - 9 Agustus 2023 di Pekanbaru Convention dan Exhibition, pembukaan tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si.
Dihadiri Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, Kapolda Irjen Mohammad Iqbal, Komando Resor Militer 031/Wira Bima Pekanbaru, Brigjen TNI Dany Racka Andalasawan, Kepala Kejati Riau, Dr Supardi dan seluruh asosiasi kelapa sawit.
Baca Juga:
Wujudkan Medan Smart City, Aulia Rachman Resmikan Gedung Kantor PLN Icon Plus SBU Regional Sumbagut
Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si, menyampaikan potensi perkebunan di Provinsi Riau mencapai luas 4.381.56 hektar terdiri dari 5 komoditi utama yaitu kelapa sawit, kelapa, karet sagu dan kopi.
Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Syamsuar menjelaskan,kenapa sawit dan kelapa. Provinsi Riau merupakan penghasil komoditi kelapa sawit yang terluas di Indonesia dengan masing-masing 3,8 juta hektar. Hal itu berdasarkan data yang diterima dari Menteri Pertanian, "tapi kalau data kami di Riau adalah 3,8 juta hektar atau mencapai 420.720 hektar," kata Gubernur Provinsi Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si.
Orang nomor satu Provinsi Riau ini menjelaskan bahwa perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia adalah Provinsi Riau. "Peranan perkebunan khususnya industri kelapa sawit secara nyata memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Indonesia secara umum dan juga bagi Provinsi Riau, pada secara khususnya peranan industri sawit tetap menjadi andalan dalam mendongkrak kinerja perdagangan nasional dan internasional," jelas Syamsuar.
Baca Juga:
Ini Dia Daftar 145 Lokasi di Medan yang Sudah Gunakan Sistem E-parking
Lanjut Syamsuar, hal ini tergambar dari kontribusi yang mencapai 13,5% terhadap ekspor non migas dan menyumbang terhadap produk domestik bruto Indonesia, sementara bagi Provinsi Riau yang merupakan provinsi dengan perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, tentunya industri kelapa sawit juga memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi Riau.
Perlu diketahui, papar Gubernur Provinsi Riau, saat ini triwulan kedua, pertumbuhan ekonomi sampai 4,88%. Pemerintah Riau melalui Pergub nomor 77 nomor 2020 tentang tata cara penetapan harga TBS kelapa sawit produksi perkebunan mengukir sejarah pertama Indonesia dengan sebuah inovasi menetapkan harga TBS untuk perkebun mitra swadaya guna melindungi lebih dari 60% lahan kelapa sawit yang dikelola oleh Kebun Raya Provinsi Riau karena kelapa sawit merupakan penopang perekonomian utama bagi masyarakat Riau.
"Pertumbuhan ekonomi disini sangat tergantung dengan harga sawit. Saya pernah berbincangan dengan teman-teman pada waktu pertemuan Gubernur se-Indonesia di Kalimantan Timur. Mungkin di sini hadir dari Maluku Utara. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara itu yang tertinggi di Indonesia sebesar 27%, bahkan di dunia. Tapi apa komentar yang disampaikan oleh Gubernurnya bagi rakyat kami tidak merasakan itu kenapa karena pertumbuhan itu disebabkan adanya ekspor nikel yang besar disitu, jadi yang merasakan paling-paling yang terlibat dengan nikel saja, beda dengan Riau. Kalau pertumbuhan ekonomi yang disumbangkan oleh migas saja akan mati," ucapnya.
Lebih lanjut, tapi kalau yang berkaitan dengan sawit semua Kabupaten/Kota yang ada di Riau telah menikmati pertumbuhan ekonomi, itulah kejayaan Provinsi Riau. Tim penetapan harga TBS Riau merupakan yang pertama Indonesia dengan inovasi menetapkan harga TBS mitra Surabaya di samping itu juga selama ini menetapkan harga TBS mitra plasma karena sampai saat ini hanya Provinsi Riau satu-satunya Indonesia sudah memiliki tabel rendemen harga untuk perkebunan swadaya mulai tanggal 19 Juni 2023 yang lalu Provinsi Riau telah menetapkan dua indeks K dan 2 berita acara harga TBS yaitu untuk harga mitra plasma dan harga mitra swadaya pertama Indonesia.
Di samping itu juga menetapkan harga cangkang sebagai penambah harga TBS guna menambah pendapatan bagi kebun mitra selain harga TBS. Kemudian, ia menjelaskan bahwa teman-teman dari daerah lain, bersahabat artinya tidak hanya unsur pemerintahan tapi juga ada unsur asosiasi dari pengusaha-pengusaha sawit ada juga asosiasi dari petani-petani sawit. Jadi pertemuan itu setiap minggu dikerjakan setiap hari Selasa malam dan itu juga didukung oleh Kejati Riau yang cinta juga dengan petani sawit.
"21 kelembagaan perkebunan swadaya baru yang sudah dimitrakan dengan PKS non kebun. PKS non kebun dimana hasilnya telah dimitrakan dengan 9 PKS non kebun di 5 kabupaten yang ada di Riau dan proses ini sedang dan terus bertanggungjawab. Proses ini sedang dan terus berlangsung di kabupaten-kabupaten yang lain akhirnya upaya pemerintah Riau untuk memberikan solusi terhadap satu setengah juta hektar lahan perkebunan swadaya yang belum mendapatkan harga penetapan pemerintah secara bertahap jumlahnya akan berkurang seiring banyaknya tubuhnya kemitraan antara kelembagaan kelompok tani swadaya baru yang bermitra dengan pemilik pemilik PKS yang ada di Provinsi Riau," ungkapnya.
Selanjutnya, perbaikan sistem tata kelola penetapan harga TBS merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh pemerintah, Presiden bersama Kejaksaan Tinggi Riau dan juga tentunya bersama Kapolda Riau. Melalui kerjasama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesehatan masyarakat berkebun di Riau. "Melihat fakta dan data di atas tentunya kita sepakat bahwa industri kelapa sawit telah banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional dan Provinsi Riau sendiri. BPUPKI juga telah memberikan kesempatan untuk peningkatan pengelolaan perkebunan perkebunan melalui program strategis seperti perbaikan sarana dan prasarana perkebun perbaikan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis pada kebun peremajaan kelapa sawit untuk menjaga dan meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit nasional termasuk juga memberikan beasiswa kepada anak-anak petani sawit yang ada di Riau kami terima kasih mudah-mudahan terus berjalan kerjasama kita," tandas Gubernur.
Tidak hanya itu, dengan jumlah kebun mencapai 14.750 orang dengan dana mencapai 966 miliar program peremajaan sawit rakyat (PSR) tentunya tidak lepas dari adanya hambatan dan kendala di lapangan tetapi pihaknya selalu berupaya agar semua permasalahan dan hambatan di lapangan di atas secara bersama dengan penjemuran regulasi penyederhanaan persyaratan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Kota sehingga capai PSR akan optimal.
"Pameran Sawit Indonesia Expo tahun 2003 ini diselenggarakan dalam rangka menyambut dan memeriahkan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan juga hari ulang tahun ke-66 Provinsi Riau pada tanggal 9 Agustus yang akan datang. "Berpijak dari semangat hari jadi Provinsi Riau di Tanah Melayu yang kita banggakan diangkat Tema "Riau Bersatu" yaitu "Riau yang bersaing sejahtera bermartabat dan unggul di Indonesia" untuk itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan tema tersebut dengan penuh kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam untuk ekonomi yang berkelanjutan dan terus tumbuh meningkat yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat yang tetap menjunjung tinggi nilai yang normal adat istiadat serta tetap berwawasan lingkungan," ucap Syamsuar.
Melalui pameran ini, diharapkan menjadi ajang promosi baik bagi pemerintah daerah maupun para pelaku usaha serta memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya menggambarkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Riau yang berkelanjutan baik dari aspek sosial ekonomi maupun lingkungan yang harus diutamakan, karena saat ini negara tidak akan maju kalau ada usaha yang tampak. "Saya berharap ini juga akan menjadi penelitian kita semua, apalagi kami (Riau) ini tahun 2023 telah memberikan penghargaan bahwa pembangunan ekonomi hijau yang ada di Indonesia ini adalah nomor satu. Menjaga agar nanti ekonomi ini berpengaruh kepada kesejahteraan rakyat tapi kalau kita tidak perhatikan, kebakar hutan lahan dan sebagainya, maka itu akan membuat anjlok perekonomian yang pada akhirnya juga akan menimbulkan kemiskinan baru," harap Syamsuar.
Syamsuar mengajak untuk memelihara suasana kebersamaan, suasana aman dan kondusif di Riau. "Tugas kami sebagai pemerintah memberikan kemudahan berusaha sekaligus juga menjaga keamanan ketertiban masyarakat di wilayah ini. Mari kita jaga, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak ada suatu negara yang tanpa investasi. Sehingga nanti ekonomi Riau pertama maju kesejahteraan juga meningkat dan mudah-mudahan juga insya Allah akan menurunkan kemiskinan dan sekaligus juga bisa mendapatkan peluang pekerjaan bagi pencari kerja," tandasnya. [Hadi]
