Pada 2025, Dinas Ketahanan Pangan Toba telah menyalurkan bantuan sebanyak 70 ribu benih ikan nila dan lele kepada 15 kelompok tani untuk mendukung pengembangan perikanan darat.
Tohom menilai keberhasilan kelompok penerima bantuan tersebut dapat dikembangkan menjadi model transisi ekonomi bagi masyarakat lain yang secara bertahap meninggalkan budidaya ikan menggunakan keramba.
Baca Juga:
Di Balik Indahnya Air Terjun Sitapigagan, Ada Mitos yang Bikin Wisatawan Penasaran
“Bantuan benih jangan berhenti sebagai program distribusi, tetapi perlu dilanjutkan dengan pendampingan produksi, akses pakan, penguatan kelompok usaha, pengolahan hasil, sampai membuka pasar bagi ikan yang dihasilkan masyarakat,” katanya.
Menurutnya, rantai ekonomi perikanan darat yang dibangun secara utuh akan membuat masyarakat memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk mendukung kebijakan pemulihan lingkungan Danau Toba.
Tohom yang juga Ketua Umum Aglomerasi Watch ini mengatakan bahwa penataan Danau Toba perlu dilihat dalam perspektif kawasan karena kualitas lingkungan danau akan berpengaruh langsung terhadap pariwisata, investasi, UMKM, lapangan kerja, dan perkembangan daerah di sekitarnya.
Baca Juga:
Opera Batak Perlu Diselamatkan, MARTABAT Prabowo-Gibran: Danau Toba Layak Punya Pusat Seni Dunia
“Danau Toba adalah satu ekosistem besar sehingga kebijakan lingkungan idealnya dibangun dengan koordinasi antardaerah agar standar pengelolaan perairan tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Tohom.
Ia berpandangan kualitas air yang semakin baik akan memperkuat daya tarik Danau Toba sebagai destinasi pariwisata sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan eksploitasi perairan secara berlebihan.
Karena itu, menurut Tohom, keberhasilan penertiban keramba sebaiknya tidak hanya diukur berdasarkan jumlah keramba yang berhasil dibongkar, tetapi juga berdasarkan peningkatan kualitas air serta keberhasilan perpindahan mata pencaharian masyarakat.
