Semua kebijakan yang diambil Pemerintahan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) melalui kajian, analisis berdasarkan data, fakta, bukti empirik
tervalidasi, mempertimbangkan karakteristik bangsa, serta melibatkan para pakar
dan ahli kredibel, profesional, mumpuni di bidangnya, bagi segelintir orang
dan/atau pihak terutama lawan politik (oposisi-red) tidak ada yang benar, tidak
ada yang tepat dan akurat.
Baca Juga:
Film “Ngeri-Ngeri Sedap” ke Piala Oscar, Puan Dukung Doa
Dan paling menyebalkan dan menjengkelkan para lawan politik
atau oposisi telah memplintir, membelokkan, menyesatkan publik dengan analisis
rasionalisasi membajak "kebenaran menjadi pembenaran" menimbulkan
kebingungan, kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kepanikan yang ujung-ujungnya
ketidakpercayaan (distrust) terhadap kebijakan dan/atau pemerintah.
Baca Juga:
Tragisnya Kematian Brigadir J, Budayawan: Pantas Diratapi Semua Orang Batak
Berita-berita bombastis, hyperbola, tendensius, klikbait,
dll tanpa akurasi data, fakra, bukti emprik tervalidasi serta check and recheck
dipublikasi terstruktur sistematis masif (TSM) di media, baik media maenstream
(media cetak, media elektronik, media online), media sosial (fb, wa, instagram,
tweeter, video, vlog, live streaming, dll) yang akurasi dan kebenarannya masih
diragukan dan dipertanyakan.
Publikasi sampah dan tak bertanggungjawab yang penyebarannya
lebih cepat dari wabah pandemi covid-19 salah satu faktor utama dan pertama
menimbulkan kebingungan, ketidakpastian, kecemasan, kegelisahan, ketakukan,
kepanikan, serta ketidakpercayaan publik di republik ini.