Seperti halnya dengan anggota DPD RI Prof JimlyAsshiddiqie yang meminta agar Moeldoko dipecat Jokowi dari Kepala Staf Kepresidenan, menurutnya, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Medan, Sumatera Utara. Dimana, hasil kongres tersebut menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.
Baca Juga:
Maruli Siahaan Dilantik Jadi Anggota DPR RI, Rayakan Syukuran di HKBP Sei Agul
Sementara opsi kedua, kata Jimly, pemerintah atau Presiden Joko Widodo (Jokowi) memecat Jenderal Moeldoko dari jabatannya sebagai KSP dan mencari penggantinya. Dua opsi itu digulirkan Jimly agar pemerintah tetap netral dalam menyikapi kisruh yang terjadi di Partai Demokrat.
"Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus 'KLB' tersebut; (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya," ujarnya melalui akun twitter pribadinya @JimlyAs yang diunggah pada Sabtu (6/3/2021).
Baca Juga:
Seorang Pria di Bekasi Larang Relawan Dirikan Posko Mudik Lebaran, Kapolda: Kita Lawan!
Senada dengan hal itu, tokoh Partai NasdemIrma Chaniagojuga mengatakan, demi keamanan Presiden dari fitnah, ia berharap Moeldoko mundur dari KSP.
