Sumut.WAHANANEWS.CO - Ancaman pencabutan status Kaldera Toba dari daftar UNESCO Global Geopark memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Organisasi Relawan Nasional MARTABAT Prabowo-Gibran.
Organisasi yang dikenal konsisten mengawal isu-isu strategis nasional ini mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara untuk segera ambil langkah dan memenuhi seluruh rekomendasi serta peringatan keras dari UNESCO.
Baca Juga:
Semua Pihak Diimbau Berpartisipasi, MARTABAT Prabowo-Gibran Apresiasi Gerak Cepat Pangdam I BB dan 7 Bupati Bersihkan Otorita Danau Toba
Dalam pernyataannya, MARTABAT Prabowo-Gibran memandang bahwa ancaman pencabutan status Kaldera Toba bukan persoalan administratif semata, melainkan sinyal serius atas perlunya perbaikan dalam tata kelola kawasan warisan dunia tersebut.
Organisasi ini menilai, jika tidak segera direspons dengan langkah yang tepat dan terukur, situasi ini berisiko menurunkan citra Indonesia di mata komunitas internasional serta dapat berdampak pada keberlanjutan pariwisata dan ekosistem di kawasan Danau Toba.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MARTABAT Prabowo-Gibran, KRT Tohom Purba, menyampaikan bahwa status UNESCO yang disandang Kaldera Toba merupakan bentuk pengakuan dunia yang mencerminkan kehormatan peradaban. Sebuah kehormatan yang selayaknya dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan.
Baca Juga:
Pulau Samosir, Rumah Budaya Batak dan Warisan Leluhur di Tengah Danau Toba
Ia menilai, jika status ini sampai terlepas, hal tersebut mencerminkan tantangan dalam memperkuat visi kebangsaan dan menunjukkan bahwa komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan yang berpijak pada budaya lokal masih perlu diperkuat.
"Kaldera Toba lebih dari situs geologi. Ia adalah prasasti hidup dari letusan maha dahsyat 74 ribu tahun lalu, sekaligus cermin harmoni antara manusia dan alam di tanah Batak. Ketika dunia sudah mengakuinya sebagai warisan berharga, mengapa kita justru terancam kehilangan karena abai mengelola?" tegas Tohom, Minggu (19/5/2025).
Ia menyoroti perlunya peningkatan kualitas tata kelola kawasan, penguatan peran komunitas lokal, serta harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah agar pengelolaan Kaldera Toba dapat berjalan lebih efektif dan terpadu.
